Jakbar Gelar Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Para bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang kecamatan, kasubag selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, camat dan lurah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) se Jakarta Barat diimbau transparan dan memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Jakarta Barat H Burhanuddin pada acara Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta Barat tahun 2012 yang diselenggarakan Bagian Keuangan Setko Pemkot Administrasi Jakarta Barat, di Hotel Twin, Rabu (18/4). “Jangan takut dalam menjalankan tugas, karena semua jelas ada aturannya yang harus dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.  Acara diikuti 173 peserta

Wali Kota berharap para pelaku pengelola keuangan daerah tidak segan-segan berkonsultasi dengan teman, atasan dan yang mengetahui masalah hukum agar aman dalam menjalankan tugasnya. “Tugas para bendahara itu mulia karena tidak mudah memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk jabatan itu,” ujarnya.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, lanjutnya, diharapkan para pengelola keuangan mampu melakukan disiplin anggaran, taat azas berdasarkan ketentuan yang ada dan menjaga profesionalisme kerja. “Saya bersyukur dalam tahun anggaran 2011 tak ada satu pun pelaku pengelola keuangan daerah di Jakarta Barat yang diborgol,” katanya.

Para pelaku pengelola keuangan daerah juga diminta melakukan penataan dan pengembangan data asset sehingga data yang tersajikan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kewajarannya. Sedang para peserta diharapkan paparan yang diberikan oleh para narasumber dapat memberikan nilai tambah.

Sementara Kabag Keuangan Pemkot Administrasi Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Suci Handayani menjelaskan kegiatan sehari itu diikuti 173 peserta terdiri atas para camat selaku KPA kecamatan, lurah selaku KPA kelurahan, Kasubag selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang kecamatan se Jakarta Barat.

Dikatakan Suci, kegiatan bertujuan memberikan pemahaman optimal dan mendalam khususnya tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisein, terbuka dan kompetitif sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu memberikan pemahaman yang optimal bagi para pengelola keuangan di SKPD/UKPD mengenai pentingnya laporan keuangan yang berstandar akuntansi pemerintahan dalam pencapaian target opini audit oleh BPK RI dalam kaitannya sebagai entitas akuntansi. 

“Nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD/UKPD masing-masing,” ujar Suci. Hadir pada acara tersebut Asisten Perekonomian dan Adminisitrasi Wahyu Haryadi dan Deddy Kuswara dari BPKD Provinsi DKI Jakarta selaku narasumber.

Pada penyampaian materi, Deddy mengatakan syarat utama sebagai seorang bendara atau pelaku pengelolaan keuangan daerah adalah teliti. “Jangan sampai salah angka atau mengganti angka dengan yang tidak sebenarnya,” pesannya. Dikatakan, biasanya terjadi banyak masalah ketika menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan pada akhir tahun. Rekaman data hendaknya dilakukan seakuntabel mungkin jangan sampai terjadi kesalahan atau terdapat data yang menurut pertimbangan tidak masuk akal.

Deddy meminta agar pengelola keuangan kelurahan dan kecamatan dapat memberikan laporan yang up to date dan akuntabel. “Merupakan tangggungjawab sebagai orang-orang yang diberi amanah untuk menyelesaikan masalah keuangan,” tandasnya.(nms/aji)